Soko Berita

Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan I 2025 Tembus USD430,4 miliar, Tumbuh 6,4%

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN.

By Rosmery C Sihombing  | Sokoguru.Id
15 Mei 2025
<p>Ilustrasi. (Dok. Sokoguru)</p>

Ilustrasi. (Dok. Sokoguru)

SOKOGURU, JAKARTA- Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar USD430,4 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2024 sebesar 4,3%. 

Namun begitu, Bank Indonesia (BI) menyebut posisi ULN Indonesia tersebut masih terjaga. Perkembangan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik.

Demikian disampaikan Direktur  Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran resmi, Kamis, 15 Mei 2025.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Februari 2025 Sebesar USD427,2 Miliar, BI Sebut Menurun

“Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2025 sebesar USD206,9 miliar atau tumbuh 7,6% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% (yoy) pada triwulan IV 2024,” ujarnya. 

Perkembangan ULN tersebut, sambung Ramdan, dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. 

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN,” imbuhnya.

Baca juga: Tumbuh Melambat, Utang Luar Negeri Indonesia November 2024 Sebesar USD424,1 Miliar

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,4% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,5%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%). 

“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujar Ramdan lagi.

 

ULN swasta

ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada triwulan I 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD195,5 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 1,6% (yoy). 

Baca juga: Tumbuh 8,3%, Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan III 2024 Sebesar USD427,8 Miliar

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,7% (yoy) pada triwulan IV 2024. 

Berdasarkan  sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta. 

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4% terhadap total ULN swasta,” kata Ramdan lagi.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. 

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (SG-1)